Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Selasa (25/9), telah dilaksanakan kuliah umum bertemakan "Strategi Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal" dalam rangka Dies Natalis Ke-63 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM). Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D., Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menjadi narasumber pada kuliah umum kali ini menyampaikan pentingnya manajemen BMN bagi negara Indonesia.

Pada kuliah umum yang diadakan di Auditorium Pusat Pembelajaran Lantai 8 FEB UGM ini beliau menyampaikan bahwa BMN sering kali dianggap remeh, padahal menurutnya, BMN merupakan aset negara yang perlu perencanaan, pengelolaan dan perawatan yang baik. Selain itu, topik manajemen BMN menjadi hal yang menarik baginya karena melalui cara suatu negara mengelolanya, peradaban suatu negara bisa diidentifikasi.

"Kenapa topik mengenai barang milik negara buat saya favorit? Barang milik negara itu mencerminkan bagaimana peradaban suatu negara. Hal ini juga mampu mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik dan mencerminkan bagaimana suatu kementrian dan lembaga pemerintahan mampu meng-execute suatu pembangunan dengan baik," ujarnya saat memaparkan materi. "Selain itu, hal ini mampu mencerminkan peradaban dari suatu bangsa untuk menghagai apa yang telah dibangun sendiri. Dari BMN juga akan diketahui attitude value dan attitude character suatu bangsa," tambahnya.

Menurutnya, negara Indonesia saat ini masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan BMN dan perawatannya. Pemerintah selama ini hanya berfokus pada pembangunan, kurang memperhatikan perawatan BMN tersebut.

Sri Mulyani memberikan contoh, pada masa orde baru pembukuan terhadap BMN belum ada. Dari sana dapat diketahui bahwa pemerintah masih kurang mempedulikan kondisi suatu BMN yang dimiliki. Pada tahun 2004, pembukuan mulai dilaksanakan, walaupun opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada saat itu masih disclaimer. Namun, hal ini menurut Sri Mulyani menjadi sebuah langkah baik untuk memperbaiki sistem pengelolaan BMN Indonesia. Melalui proses yang relatif panjang, pada tahun 2016, pembukuan terkait BMN mulai mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Selain mengenai perawatan, Sri Mulyani juga menekankan perlunya optimalisasi penggunaan BMN. Menurutnya, aset negara hendaknya memiliki nilai guna yang semaksimal mungkin. Prinsip optimalisasi aset harus diterapkan. Menteri Keuangan RI tersebut menyampaikan bahwa BMN memang aset negara yang digunakan untuk pemerintah. Akan tetapi ketika aset tersebut tidak digunakan oleh pemerintah, penggunaannya bisa dialihkan untuk hal lain sehingga aset terus bekerja dan value bertambah.

Sri Mulyani juga mengkritik praktek-praktek penggunaan aset yang masih dinilai eksklusif atau belum maksimal. Ia mengusulkan ada praktek open space, atau penggunaan aset negara bagi kalangan luas, supaya optimalisasi penggunaan BMN terjadi. Di akhir presentasinya, Sri Mulyani kembali menyampaikan kepada seluruh audience yang hadir, seperti Rektor UGM, Dekan FEB UGM, Direktorat Jendral Pajak, dan mahasiswa Sarjana serta Pascasarjana, bahwa pengelolaan BMN menjadi hal yang penting karena peradaban suatu negara dari hal tersebut dapat tercerminkan. Dan terkhusus untuk kepada mahasiswa FEB agar memiliki pengetahuan yang bagus mengenai neraca, "jika mahasiswa FEB tidak paham Neraca artinya belum qualified," tutupnya.

Sumber: Erma Wheny