Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Pada Sabtu, 25 Mei 2019, Public Sector Governance (PSG) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyelenggarakan PSG Talk #04 yang digelar di Auditorium Pusat Pembelajaran lantai 8. Acara ini mengangkat topik "Akuntabilitas Kinerja dan Pencegahan Korupsi di Indonesia". Begitu ramai suasana auditorium yang dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan mahasiswa, praktisi, serta aparat pemerintahan.

Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D, "Kita semua tahu bahwa dalam kenyataannya memang sektor publik di Indonesia ini termasuk pemerintahannya memang masih banyak ruang-ruang yang mestinya kita perbaiki."

"Daripada kita sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif lebih baik kita melihat bagaimana tata kelola sektor publik kita. Kemudian pada saatnya nanti mahasiswa-mahasiswi ini lulus dari FEB UGM bisa memberikan kontribusi yang berarti dan bapak ibu sekalian yang pada pagi hari ini rawuh di learning center lantai 8 ini juga bisa mendiskusikan apa yang panjenengan alami di sektor publik dimana bapak ibu berkarir atau berkarya," ujar Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.

Pada sesi pertama PSG Talk, Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc. Selaku Staf Khusus Menteri Kementerian Perhubugan, Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Didid Noordiatmoko, Ak., M.M. selaku Sekretaris Deputi Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak. selaku Direktur Public Sector Governance (PSG) FEB UGM dihadirkan sebagai pembicara. PSG Talk berlangsung dengan dimoderatori oleh Arief Surya Irawan, S.E., M.Com. Ak., CA. selaku Dosen FEB UGM. Sesi pertama ini dibuka dengan pemaparan dari Rusdi Akbar mengenai hasil riset di kementerian lembaga. "Hasil riset kita tahun 2012 di kementerian lembaga itu ada 11.702 output. Output sebegitu banyaknya, bagian dari output itu banyak yang tidak substansial, masih berkarakteristik input, dan sebagian lagi sangat sulit dievaluasi karena tidak jelas," jelasnya.

Bapak Wihana sebagai pembicara selanjutnya mengungkapkan keresahaannya pada korupsi yang terjadi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa terdapat beragam pola-pola modus korupsi yang terjadi di Indonesia. "Jadi modusnya, korupsi itu bisa linear yaitu eksekutif dan eksekutif, bisa juga tidak linear tapi segitiga seperti legistatif, eksekutif, dan private sector, bisa juga segiempat, bermacam-macam modusnya. Nah, pola-pola ini yang harus dilihat secara accountability," ujar Guru Besar FEB UGM, Wihana.

Sesi kali ini diakhiri oleh pembicara terakhir dari Kementerian PANRB. Didid memaparkan bahwa sudah terjadi efisiensi anggaran pada tahun 2018. "Kalo dulu anggaran yang penting bagi-bagi kue dulu. Nah, sekarang kita bergerak dari prioritasnya dulu, program kegiatannya, baru anggarannya. Inilah yang disebut anggaran berbasis kinerja, bukan lagi bagi-bagi kue. Dan hasilnya tahun 2018, 25 dari 34 provinsi sudah bisa melakukan efisiensi anggaran sebanyak 35 triliun dan 217 dari 510 kabupaten/kota sudah melakukan efisiensi anggaran 30 triliun. Darimana, dari kegiatan-kegiatan yang fokus pada prioritas pembangunannya," ujar Didid.

Sumber: Wisnu Wardhana